Pajak Karbon di Indonesia

1. Pendahuluan

Perubahan iklim menjadi isu global yang mendesak, mendorong berbagai negara untuk mengadopsi kebijakan inovatif dalam upaya mitigasi. Salah satu instrumen kebijakan yang semakin mendapatkan perhatian adalah pajak karbon. Pajak karbon merupakan mekanisme penetapan harga pada emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya, yang bertujuan untuk memberikan insentif bagi pengurangan emisi dan transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Sebagai negara dengan komitmen signifikan terhadap pengurangan emisi, Indonesia juga mengambil langkah strategis dengan memperkenalkan pajak karbon sebagai bagian dari upaya mencapai target penurunan emisi nasional dan kontribusi yang ditetapkan secara nasional (Nationally Determined Contribution – NDC) di bawah Persetujuan Paris. Inisiatif ini menandai langkah penting dalam kerangka kebijakan lingkungan dan perpajakan Indonesia, dengan implikasi yang luas bagi berbagai sektor ekonomi.

Tulisan ini menguraikan ketentuan pajak karbon di Indonesia berdasarkan peraturan perpajakan terkini, mencakup definisi, tujuan, landasan hukum, jadwal implementasi, tarif, sektor yang dikenakan, mekanisme pemungutan dan administrasi, perkiraan dampak, serta pengecualian dan pertimbangan khusus terkait penerapannya.  

2. Definisi Pajak Karbon di Indonesia

Kementerian Keuangan Republik Indonesia mendefinisikan pajak karbon sebagai pungutan yang dikenakan terhadap setiap produk atau barang yang menghasilkan emisi. Definisi ini menekankan bahwa beban pajak secara langsung terkait dengan potensi emisi karbon yang dihasilkan oleh suatu produk atau aktivitas ekonomi. Lebih lanjut, landasan hukum utama untuk implementasi pajak karbon di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang disahkan pada tanggal 29 Oktober 2021.

UU HPP menjadi titik awal pengenalan dan pengaturan pajak karbon di Indonesia. Undang-undang ini menjelaskan bahwa tujuan dari pengenaan pajak karbon adalah untuk mengendalikan emisi gas rumah kaca dalam rangka mendukung pencapaian NDC Indonesia. Emisi yang dikenakan pajak tidak terbatas pada karbon dioksida (CO2) saja, melainkan juga mencakup gas rumah kaca lainnya yang setara dengan karbon dioksida (CO2e), seperti dinitro oksida (N2O) dan metana (CH4).

Dengan demikian, pajak karbon di Indonesia secara legal didefinisikan sebagai pungutan atas emisi gas rumah kaca, yang diukur dalam CO2e, dengan tujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan mendukung komitmen nasional dalam mengatasi perubahan iklim.  

3. Tujuan dan Manfaat Pajak Karbon di Indonesia

Tujuan utama dari pengenaan pajak karbon di Indonesia adalah untuk mengendalikan emisi gas rumah kaca, yang merupakan kontributor signifikan terhadap perubahan iklim global. Kebijakan ini dirancang untuk mendukung Indonesia dalam mencapai target penurunan emisi yang telah ditetapkan dalam NDC.

Selain tujuan utama tersebut, implementasi pajak karbon diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, termasuk mendorong transisi menuju ekonomi hijau yang rendah karbon. Pajak karbon memberikan insentif fiskal bagi perusahaan dan individu untuk mengurangi konsumsi bahan bakar fosil yang menghasilkan emisi karbon, serta mendorong investasi dalam teknologi hijau dan inovasi untuk mengurangi emisi.

Dengan menetapkan biaya tambahan atas emisi, kebijakan ini secara langsung menargetkan gas rumah kaca untuk membantu mencapai target pengurangan emisi nasional dan global. Lebih lanjut, pendapatan yang dihasilkan dari pajak karbon memiliki potensi untuk dialokasikan kembali ke proyek-proyek lingkungan, seperti reboisasi, pengembangan energi terbarukan, dan peningkatan efisiensi energi.

Dana ini juga dapat digunakan untuk mendukung masyarakat berpenghasilan rendah yang mungkin terdampak oleh transisi ke ekonomi rendah karbon, melalui program bantuan sosial. Selain manfaat ekonomi dan lingkungan, pengurangan emisi karbon juga berkontribusi pada peningkatan kualitas udara dan memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim, seperti mengurangi risiko banjir, kekeringan, dan bencana lainnya.  

4. Kerangka Hukum yang Berlaku untuk Pajak Karbon

Landasan hukum utama yang mengatur pajak karbon di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU HPP menetapkan definisi pajak karbon, objek pajak, subjek pajak, tarif minimum, dan prinsip-prinsip dasar pengenaannya. Selain UU HPP, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi (Perpres 98/2021) juga menjadi landasan hukum penting. Perpres ini memberikan kerangka kerja yang lebih luas untuk penyelenggaraan nilai ekonomi karbon, termasuk melalui mekanisme pajak karbon.

Aspek teknis lebih lanjut terkait tarif pajak karbon, tata cara penghitungan, pemungutan, pembayaran, pelaporan, dan mekanisme pengenaan pajak karbon akan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Selain itu, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon juga relevan dalam konteks implementasi pajak karbon, terutama terkait dengan tata laksana nilai ekonomi karbon secara umum. Kerangka hukum yang berlapis ini menunjukkan pendekatan yang komprehensif dalam mengatur implementasi pajak karbon di Indonesia, mulai dari prinsip dasar hingga detail teknis pelaksanaannya.  

5. Jadwal Implementasi Pajak Karbon di Indonesia

Implementasi pajak karbon di Indonesia direncanakan melalui pendekatan bertahap. Awalnya, pemerintah menargetkan tanggal 1 April 2022 sebagai waktu dimulainya pengenaan pajak karbon, dengan fokus pertama pada sektor Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara. Namun, implementasi ini mengalami penundaan. Saat ini, rencana terkini mengindikasikan bahwa implementasi pajak karbon secara lebih luas diharapkan akan dimulai pada tahun 2025.

Pemerintah menerapkan pendekatan bertahap, di mana sektor PLTU batubara menjadi fokus awal, diikuti dengan perluasan ke sektor-sektor lain seiring dengan kesiapan sektor dan kondisi ekonomi. Penundaan implementasi menunjukkan pertimbangan pemerintah terhadap kesiapan regulasi, kondisi ekonomi global dan nasional, serta kesiapan pelaku industri.  

6. Tarif Pajak Karbon yang Berlaku Saat Ini

Tarif pajak karbon yang diusulkan dan telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan saat ini adalah sebesar Rp30 per kilogram CO2e (karbon dioksida ekuivalen). Tarif ini merupakan tarif minimum dan dapat berubah sesuai dengan kebijakan pemerintah dan perkembangan ekonomi, serta ditetapkan lebih tinggi atau sama dengan harga karbon di pasar karbon.

Dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (USD), tarif ini setara dengan sekitar USD 2 per ton CO2e. Perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa tarif pajak karbon di Indonesia saat ini lebih rendah dibandingkan negara maju seperti Swedia (USD 127,25) namun lebih tinggi dari beberapa negara lain seperti Ukraina (USD 0,76) pada tahun 2024.  

7. Sektor dan Aktivitas yang Dikenakan Pajak Karbon

Sektor prioritas awal yang akan dikenakan pajak karbon di Indonesia adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara. Selain sektor energi, pemerintah juga berencana untuk memperluas cakupan pajak karbon ke sektor lain seperti industri dan transportasi. Secara lebih luas, objek pajak karbon adalah emisi karbon yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi. Ini mencakup semua sumber emisi yang menghasilkan karbon dioksida atau setara CO2. Selain itu, pembelian barang yang mengandung karbon juga berpotensi menjadi objek pajak. Beberapa industri spesifik yang memiliki intensitas karbon tinggi dan mungkin termasuk dalam perluasan cakupan pajak adalah industri pulp dan kertas, semen, dan petrokimia.  

8. Mekanisme Pemungutan dan Administrasi Pajak Karbon

Mekanisme pemungutan pajak karbon di Indonesia akan menggunakan skema "cap and tax", terutama pada tahap awal implementasi untuk sektor PLTU batubara. Dalam mekanisme ini, pemerintah akan menetapkan batas maksimum emisi karbon (cap) untuk sektor-sektor tertentu. Perusahaan yang menghasilkan emisi melebihi batas yang ditetapkan harus membayar pajak karbon atas kelebihan emisi tersebut.

Mekanisme ini akan diintegrasikan dengan sistem "cap and trade", di mana perusahaan yang emisinya berada di bawah batas dapat menjual izin emisi ke perusahaan lain yang melebihi batas. Proses pelaporan dan pembayaran pajak karbon akan diintegrasikan dengan sistem administrasi perpajakan yang sudah ada. Wajib pajak harus melaporkan emisi karbonnya secara berkala dan membayar pajak sesuai dengan jumlah emisi yang dihasilkan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan memegang peran penting dalam Monitoring, Reporting, dan Verifikasi (MRV) emisi gas rumah kaca. Sistem MRV yang baik akan memastikan pengenaan pajak yang adil dan efektif.  

9. Perkiraan Dampak Implementasi Pajak Karbon di Indonesia

Implementasi pajak karbon di Indonesia diperkirakan akan membawa dampak signifikan, terutama dalam hal lingkungan dan ekonomi. Dari sisi lingkungan, dampak utama yang diharapkan adalah pengurangan emisi gas rumah kaca. Dengan adanya biaya untuk emisi karbon, perusahaan akan terdorong untuk mengurangi jejak karbon mereka melalui berbagai cara, seperti investasi pada teknologi yang lebih bersih dan peningkatan efisiensi energi.

Dari sisi ekonomi, implementasi pajak karbon berpotensi meningkatkan biaya operasional bagi industri yang memiliki intensitas karbon tinggi. Hal ini dapat mempengaruhi harga barang dan jasa. Namun, pajak karbon juga diharapkan dapat mendorong inovasi dalam teknologi hijau dan menciptakan peluang bisnis baru di sektor energi terbarukan dan solusi rendah karbon lainnya. Selain itu, pemerintah berpotensi mendapatkan tambahan pendapatan dari pajak karbon, yang dapat dialokasikan untuk mendanai proyek-proyek lingkungan dan program-program sosial.  

10. Pengecualian dan Pertimbangan Khusus Terkait Penerapan Pajak Karbon

Meskipun belum ada daftar sektor atau aktivitas yang secara eksplisit dikecualikan dari pajak karbon dalam material yang tersedia, terdapat beberapa pertimbangan khusus terkait penerapannya. Pemerintah menerapkan pendekatan bertahap, yang secara implisit memberikan waktu bagi sektor-sektor yang belum termasuk dalam tahap awal untuk menyesuaikan diri.

Perluasan sektor yang dikenakan pajak akan dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, kesiapan pelaku usaha, dampak, dan skala sektor terkait. Kemungkinan adanya batasan emisi di bawah mana pajak tidak dikenakan juga perlu dipertimbangkan, di mana pajak karbon akan dikenakan kepada pihak-pihak yang melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu. Pertimbangan khusus juga diperlukan untuk industri padat energi dan sektor-sektor yang krusial bagi pembangunan ekonomi, untuk memastikan bahwa implementasi pajak karbon tidak menghambat pertumbuhan ekonomi dan daya saing industri. Prinsip keadilan dan keterjangkauan juga menjadi pertimbangan penting dalam penerapan pajak karbon di Indonesia.  

11. Kesimpulan

Pajak karbon di Indonesia merupakan instrumen kebijakan fiskal yang penting dalam upaya mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca dan mendukung transisi menuju ekonomi hijau. Didefinisikan sebagai pungutan atas emisi karbon dengan dampak negatif lingkungan, pajak ini memiliki landasan hukum yang kuat dalam UU HPP dan Perpres 98/2021.

Meskipun implementasinya sempat tertunda, rencana terkini menunjukkan dimulainya secara luas pada tahun 2025, dengan tarif awal sebesar Rp30 per kilogram CO2e. Sektor PLTU batubara menjadi prioritas awal, diikuti dengan rencana perluasan ke sektor industri dan transportasi. Mekanisme "cap and tax" yang diintegrasikan dengan "cap and trade" akan digunakan dalam pemungutan pajak, dengan administrasi yang memanfaatkan sistem perpajakan yang ada dan melibatkan KLHK dalam MRV. Implementasi pajak karbon diharapkan dapat mengurangi emisi, mendorong inovasi hijau, dan menghasilkan pendapatan yang dapat diinvestasikan kembali untuk keberlanjutan lingkungan. Meskipun belum ada daftar pengecualian eksplisit, pendekatan bertahap dan pertimbangan terhadap kondisi ekonomi dan kesiapan sektor menunjukkan adanya kehati-hatian dalam penerapannya. Pajak karbon memegang peranan krusial dalam komitmen Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim dan mewujudkan ekonomi yang berkelanjutan.