Asas Kemanfaatan dalam Hukum Acara Peradilan Pajak

Asas kemanfaatan, yang dalam konteks hukum acara sering diterjemahkan sebagai efisiensi dan efektivitas, merupakan salah satu tujuan penting dalam penyelenggaraan peradilan pajak di Indonesia. Upaya mewujudkan asas ini terlihat dalam berbagai ketentuan normatif dan inovasi prosedural.

A. Mandat Peradilan Sederhana, Cepat, Biaya Ringan

Secara eksplisit, bagian Menimbang huruf c UU No. 14 Tahun 2002 menyatakan bahwa sengketa pajak memerlukan penyelesaian dengan prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana. Mandat ini sejalan dengan prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman, yang juga menekankan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Tujuan dari mandat ini adalah untuk menciptakan sistem peradilan yang efisien, tidak berbelit-belit, dapat diakses oleh masyarakat luas tanpa terbebani biaya yang berlebihan, dan mampu memberikan kepastian hukum dalam waktu yang relatif singkat.  

B. Mekanisme Percepatan Penyelesaian Sengketa

Untuk mengimplementasikan mandat "cepat dan sederhana", UU No. 14 Tahun 2002 menyediakan beberapa mekanisme percepatan:

1. Pemeriksaan dengan Acara Cepat: Pasal 65 hingga 68 mengatur mengenai pemeriksaan dengan Acara Cepat yang dapat dilakukan oleh Majelis atau Hakim Tunggal. Jenis sengketa yang dapat diperiksa dengan acara ini meliputi Gugatan yang tidak menyangkut sengketa mengenai materi atau nilai pajak terutang (misalnya Gugatan atas pelaksanaan penagihan), Banding atas sengketa pajak dengan nilai tertentu yang ditetapkan Ketua Pengadilan Pajak, atau sengketa pajak tertentu lainnya. Pemeriksaan Acara Cepat dilakukan tanpa melalui tahap penyampaian Surat Uraian Banding/Tanggapan dan Surat Bantahan (Pasal 67) , sehingga memangkas waktu proses. Jangka waktu pengambilan putusan untuk Acara Cepat juga jauh lebih singkat dibandingkan Acara Biasa, berkisar antara 1 hingga 6 bulan (Pasal 82).  
2. Sidang di Luar Tempat Kedudukan: Untuk mendekatkan akses peradilan bagi WP yang berdomisili jauh dari Ibukota Negara (tempat kedudukan Pengadilan Pajak), Pasal 4 UU No. 14 Tahun 2002 memungkinkan dilakukannya sidang di tempat lain. Praktik ini telah diimplementasikan dengan adanya tempat sidang di luar kedudukan (SDTK), misalnya di Surabaya dan Yogyakarta, yang penetapan kriteria sengketa dan penunjukan majelisnya diatur melalui Keputusan Ketua Pengadilan Pajak. Kebijakan ini bertujuan mengurangi biaya transportasi dan akomodasi yang harus ditanggung WP, sehingga mewujudkan aspek "biaya ringan" dan kemudahan akses.  

C. Efisiensi Melalui Digitalisasi: E-Tax Court

Langkah paling transformatif dalam mewujudkan asas kemanfaatan, khususnya aspek efisiensi (cepat, sederhana, biaya ringan), adalah implementasi sistem administrasi sengketa pajak dan persidangan secara elektronik yang dikenal sebagai e-Tax Court. Sistem berbasis web ini diluncurkan dan diatur secara komprehensif melalui Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-1/PP/2023.  

Implementasi e-Tax Court membawa sejumlah manfaat signifikan dalam mendorong efisiensi:

• Percepatan Proses Administrasi: Pendaftaran akun, pengajuan Banding/Gugatan, pertukaran dokumen (Surat Uraian Banding/Tanggapan, Bantahan, bukti-bukti), pemanggilan sidang, hingga penyampaian salinan putusan dapat dilakukan secara elektronik melalui platform e-Tax Court. Hal ini secara drastis memangkas waktu yang sebelumnya dibutuhkan untuk pengiriman fisik dokumen.  
• Pengurangan Biaya: Dengan proses yang serba digital, biaya yang terkait dengan pencetakan dokumen, pengiriman fisik (pos/kurir), dan transportasi para pihak (WP, kuasa hukum, fiskus) untuk keperluan administrasi atau bahkan persidangan (jika dilakukan secara elektronik) dapat ditekan secara signifikan.  
• Peningkatan Aksesibilitas dan Kemudahan: Para pihak dapat mengakses layanan administrasi dan mengikuti persidangan (jika elektronik) dari mana saja, tanpa harus datang secara fisik ke gedung Pengadilan Pajak di Jakarta atau tempat sidang lainnya. Ini sangat memudahkan WP yang berlokasi jauh.  
• Peningkatan Transparansi: Sistem elektronik memungkinkan pencatatan dan pelacakan proses penyelesaian sengketa secara lebih transparan. Publikasi putusan secara elektronik juga meningkatkan akses terhadap yurisprudensi.  

Evaluasi awal terhadap implementasi e-Tax Court menunjukkan bahwa sistem ini secara umum dinilai mendukung perwujudan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Namun, tingkat adopsi oleh pengguna pada tahap awal masih perlu ditingkatkan, dan beberapa tantangan seperti kesiapan infrastruktur teknologi informasi (terutama di pihak pengguna), keamanan data, serta potensi resistensi terhadap perubahan perlu diatasi untuk memastikan efektivitas dan aksesibilitas yang merata.  

Kehadiran e-Tax Court dapat dipandang sebagai lompatan kuantum dalam upaya mewujudkan kemanfaatan prosedural di Pengadilan Pajak. Jika dibandingkan dengan mekanisme sebelumnya seperti Acara Cepat atau sidang di luar kedudukan, dampak e-Tax Court terhadap efisiensi waktu, biaya, dan kesederhanaan proses jauh lebih fundamental dan menyeluruh, mencakup seluruh siklus penyelesaian sengketa dari hulu ke hilir. Oleh karena itu, e-Tax Court menjadi realisasi paling konkret dan berdampak luas dari asas kemanfaatan prosedural dalam konteks peradilan pajak modern di Indonesia.

D. Kemanfaatan Substantif: Penyelesaian Sengketa yang Efektif

Selain efisiensi prosedural, asas kemanfaatan dalam peradilan pajak juga memiliki dimensi substantif, yaitu tercapainya penyelesaian sengketa yang efektif. Efektivitas ini tidak hanya diukur dari berakhirnya perselisihan antara WP dan fiskus, tetapi juga dari kontribusinya terhadap tujuan yang lebih luas:

• Menjaga Penerimaan Negara: Putusan Pengadilan Pajak yang adil dan berkekuatan hukum tetap memberikan kepastian mengenai jumlah pajak yang harus dibayar oleh WP. Hal ini penting untuk menjaga integritas sistem pemungutan pajak dan mengamankan penerimaan negara yang menjadi sumber pembiayaan pembangunan.  
• Meningkatkan Kepatuhan Pajak: Proses peradilan yang adil, transparan, dan efisien dapat meningkatkan kepercayaan WP terhadap sistem perpajakan. Putusan yang memberikan kepastian hukum dan didasarkan pada alasan yang kuat dapat menjadi pembelajaran bagi WP lain dan mendorong kepatuhan sukarela di masa depan. Sebaliknya, proses yang dianggap tidak adil atau tidak efisien dapat menurunkan tingkat kepatuhan.  
• Pemulihan Kerugian: Dalam konteks tertentu, seperti penyelesaian tindak pidana pajak melalui pendekatan restorative justice (meskipun ini lebih terkait dengan proses sebelum Pengadilan Pajak), kemanfaatan diukur dari pemulihan kerugian keuangan negara dan pencegahan pelanggaran berulang.  

Dengan demikian, penerapan asas kemanfaatan dalam hukum acara peradilan pajak mencakup spektrum yang luas, mulai dari efisiensi teknis dalam menjalankan prosedur hingga pencapaian hasil akhir yang memberikan manfaat substantif bagi para pihak, sistem perpajakan, dan negara secara keseluruhan.