Asas Kepastian Hukum dalam Hukum Acara Peradilan Pajak

Kepastian hukum merupakan pilar penting dalam sistem peradilan pajak, memberikan prediktabilitas, kejelasan, dan konsistensi bagi para pihak yang terlibat. Hukum acara peradilan pajak di Indonesia mengandung berbagai mekanisme yang dirancang untuk mewujudkan asas ini.

A. Jangka Waktu Prosedural yang Tegas

Salah satu manifestasi utama kepastian hukum adalah adanya penetapan jangka waktu yang jelas dan mengikat untuk setiap tahapan prosedur penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak. UU No. 14 Tahun 2002 mengatur berbagai tenggat waktu krusial, antara lain:

• Pengajuan Upaya Hukum: Banding harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya Keputusan yang dibanding (Pasal 35 ayat (2)). Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak diajukan dalam 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan (Pasal 40 ayat (2)), sedangkan Gugatan terhadap keputusan selain itu diajukan dalam 30 hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat (Pasal 40 ayat (3)).  
• Penyerahan Dokumen: Terbanding atau tergugat wajib menyerahkan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan dalam waktu 3 bulan (Banding) atau 1 bulan (Gugatan) sejak tanggal dikirim permintaan oleh Pengadilan Pajak. Pemohon Banding atau penggugat dapat menyerahkan Surat Bantahan dalam waktu 1 bulan sejak tanggal dikirim salinan Surat Uraian Banding/Tanggapan (Pasal 45).  
• Proses Persidangan: Majelis/Hakim Tunggal harus sudah mulai bersidang dalam waktu 6 bulan (Banding) atau 3 bulan (Gugatan) sejak tanggal diterimanya Surat Banding/Gugatan (Pasal 48).  
• Pengambilan Putusan: Putusan pemeriksaan dengan Acara Biasa harus diambil dalam waktu 12 bulan untuk Banding dan 6 bulan untuk Gugatan, sejak Surat Banding/Gugatan diterima (Pasal 81). Jangka waktu ini dapat diperpanjang paling lama 3 bulan dalam hal-hal khusus. Putusan pemeriksaan dengan Acara Cepat memiliki jangka waktu yang lebih pendek, bervariasi antara 1 hingga 6 bulan tergantung jenis sengketanya (Pasal 82).  
• Upaya Hukum Luar Biasa: Permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung juga memiliki batas waktu pengajuan yang spesifik tergantung alasannya, misalnya 3 bulan sejak diketahuinya kebohongan/tipu muslihat atau sejak putusan pidana berkekuatan hukum tetap (Pasal 91 huruf a, Pasal 92 ayat (1) UU No. 14/2002, Pasal 6 PERMA tentang PK Pajak). Mahkamah Agung juga memiliki batas waktu untuk memeriksa dan memutus PK (Pasal 93).  

Penetapan jangka waktu yang tegas ini bertujuan memberikan kepastian mengenai alur dan durasi proses penyelesaian sengketa, sehingga para pihak dapat mempersiapkan diri dan mengantisipasi tahapan selanjutnya secara lebih terukur.

B. Kejelasan Mekanisme Upaya Hukum

Kepastian hukum juga diwujudkan melalui kejelasan mengenai mekanisme upaya hukum yang tersedia bagi para pihak:

• Pembedaan Banding dan Gugatan: UU No. 14 Tahun 2002 secara jelas membedakan antara upaya hukum Banding dan Gugatan. Banding secara spesifik ditujukan untuk menguji Keputusan Keberatan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atas keberatan WP (Pasal 31 ayat (2), Pasal 35). Sedangkan Gugatan diajukan terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan-keputusan lain di bidang perpajakan yang tidak termasuk dalam lingkup keberatan (Pasal 31 ayat (3), Pasal 40). Pembedaan ini memberikan kejelasan mengenai jalur hukum yang harus ditempuh sesuai dengan jenis sengketa yang dihadapi.  
• Prosedur Pengajuan Terstruktur: Tata cara pengajuan Banding dan Gugatan diatur secara terstruktur, meliputi persyaratan formal seperti diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, memuat alasan-alasan yang jelas, mencantumkan tanggal diterima keputusan yang diuji, serta melampirkan salinan keputusan tersebut (Pasal 36, 40). Keteraturan prosedur ini memberikan kepastian mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi agar upaya hukum dapat diterima dan diperiksa.  
• Mekanisme Peninjauan Kembali (PK) yang Terbatas: UU No. 14 Tahun 2002 menyediakan mekanisme PK ke Mahkamah Agung sebagai satu-satunya upaya hukum (luar biasa) terhadap putusan Pengadilan Pajak (Pasal 77 ayat (3)). Namun, alasan pengajuan PK sangat dibatasi, hanya mencakup hal-hal seperti adanya putusan berdasarkan kebohongan/tipu muslihat, bukti baru (novum), putusan mengabulkan hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut, adanya pertentangan putusan, atau kekhilafan hakim/kekeliruan nyata (Pasal 91). Pembatasan alasan PK ini memperkuat sifat final putusan Pengadilan Pajak dan menjaga kepastian hukum.  

C. Kekuatan Hukum Tetap Putusan (Final and Binding)

Salah satu pilar utama kepastian hukum dalam sistem peradilan pajak Indonesia adalah sifat putusan Pengadilan Pajak yang final dan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sejak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 77 ayat (1), Pasal 83 ayat (1)). Artinya, putusan tersebut mengikat para pihak dan pada prinsipnya tidak dapat diajukan upaya hukum biasa seperti banding (ke pengadilan yang lebih tinggi dalam hierarki yang sama) atau kasasi ke Mahkamah Agung (Pasal 80 ayat (3)).  

Sifat final ini secara eksplisit dinyatakan dalam Penjelasan Umum UU No. 14 Tahun 2002 sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum, khususnya bagi WP, mengenai besarnya pajak yang terutang setelah melalui proses sengketa di Pengadilan Pajak. Meskipun masih terbuka upaya hukum luar biasa berupa PK, pengajuan PK tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak (Pasal 92 ayat (2)) , sehingga kepastian eksekusi putusan tetap terjaga.  

Selain itu, putusan Pengadilan Pajak juga diakui memiliki kekuatan mengikat erga omnes, artinya berlaku bagi siapa saja dan tidak hanya terbatas pada pihak-pihak yang bersengketa secara langsung. Hal ini sejalan dengan karakteristik sengketa pajak sebagai bagian dari hukum publik.  

D. Kepastian Kelembagaan Pasca Putusan MK 26/PUU-XXI/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 membawa implikasi signifikan terhadap kepastian hukum dari aspek kelembagaan Pengadilan Pajak. Dengan mengalihkan seluruh pembinaan (teknis, organisasi, administrasi, keuangan) ke bawah Mahkamah Agung dan menempatkan Pengadilan Pajak dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), putusan ini mengakhiri dualisme pembinaan yang selama ini menjadi sumber ketidakpastian dan kritik.  

Penempatan Pengadilan Pajak secara tegas di bawah satu atap kekuasaan kehakiman (MA) diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum dalam beberapa hal. Pertama, independensi kelembagaan yang lebih kuat diharapkan menghasilkan putusan yang lebih objektif dan konsisten, bebas dari potensi pengaruh eksekutif. Kedua, pembinaan terpadu oleh MA berpotensi mendorong kesatuan hukum (rechtsenheid) melalui mekanisme seperti rapat pleno kamar dan penerbitan SEMA yang mengikat, sehingga mengurangi disparitas putusan untuk kasus serupa. Ketiga, standardisasi administrasi peradilan di bawah MA diharapkan menciptakan prosedur yang lebih pasti dan seragam.  

Namun demikian, perlu dicatat bahwa proses pengalihan pembinaan ini diamanatkan untuk dilaksanakan secara bertahap selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026. Periode transisi ini, yang melibatkan penyesuaian signifikan dalam aspek organisasi, administrasi, keuangan, sumber daya manusia, dan mungkin juga budaya kerja antara Kemenkeu dan MA, berpotensi menimbulkan ketidakpastian jangka pendek. Koordinasi antar lembaga, penerbitan regulasi turunan untuk implementasi pengalihan, penyesuaian sistem teknologi informasi, dan adaptasi para pemangku kepentingan akan menjadi krusial. Munculnya kebingungan prosedural atau administratif, potensi keterlambatan layanan, atau bahkan resistensi terhadap perubahan selama masa transisi ini merupakan risiko yang perlu dimitigasi. Oleh karena itu, meskipun tujuan jangka panjang dari Putusan MK adalah memperkuat kepastian hukum, manajemen transisi yang efektif sangat diperlukan untuk meminimalkan potensi ketidakpastian dalam jangka pendek bagi para pengguna layanan Pengadilan Pajak.