Penyelesaian Sengketa Pajak

 

1. Pendahuluan

Sistem penyelesaian sengketa pajak yang kuat dan adil memegang peranan krusial dalam menjaga integritas sistem fiskal Indonesia dan meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak. Potensi sengketa antara Wajib Pajak dan otoritas pajak tidak terhindarkan, mengingat kompleksitas peraturan perpajakan dan interpretasinya. Tulisan ini akan mengupas tuntas sistem penyelesaian sengketa pajak di Indonesia dengan menguraikan tahapan-tahapan penyelesaian sengketa, mulai dari upaya administratif berupa keberatan, hingga upaya yudisial melalui banding dan gugatan di Pengadilan Pajak, serta potensi peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Selain itu, tulisan ini akan mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dan peran masing-masing, jenis-jenis sengketa pajak yang dapat diajukan ke Pengadilan Pajak, serta perbedaan mendasar antara keberatan, banding, dan gugatan.

Struktur berlapis dalam sistem penyelesaian sengketa pajak di Indonesia, yang bergerak dari peninjauan administratif hingga badan peradilan khusus dan akhirnya Mahkamah Agung, mencerminkan komitmen terhadap proses hukum yang adil dan sistem pengawasan yang berjenjang. Desain ini bertujuan untuk memberikan beragam kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan keluhan dan menyelesaikannya pada berbagai tingkat otoritas. Lebih lanjut, persyaratan untuk merujuk pada undang-undang dan peraturan spesifik menggarisbawahi perlunya analisis yang cermat dan berlandaskan hukum. Laporan ini akan menyajikan penjelasan yang komprehensif dan berwibawa, yang relevan bagi para profesional hukum, akademisi, dan entitas bisnis yang memerlukan pemahaman mendalam tentang sistem ini.

2. Penyelesaian Administratif

2.1. Dasar Hukum dalam Undang-Undang KUP (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007)

Undang-Undang KUP memberikan landasan hukum bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan. Pasal dalam undang-undang ini secara eksplisit menyatakan bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; Surat Ketetapan Pajak Nihil; Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.  

Ketentuan ini memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk secara formal tidak menyetujui surat ketetapan pajak (SKP) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Undang-Undang KUP merupakan sumber hukum utama untuk ketentuan umum dan tata cara perpajakan . Pembatasan jenis SKP yang dapat diajukan keberatan mengindikasikan adanya pilihan legislatif yang disengaja untuk membatasi jalur administratif awal ini pada kategori ketetapan pajak tertentu. Hal ini menyiratkan bahwa bentuk-bentuk ketidaksepakatan lain dengan otoritas pajak mungkin memerlukan mekanisme yang berbeda atau tahapan penyelesaian sengketa selanjutnya. Misalnya, sengketa mengenai prosedur penagihan pajak itu sendiri biasanya tidak diselesaikan melalui keberatan terhadap SKP awal.  

2.2. Alasan dan Prosedur Umum Pengajuan Keberatan

Berdasarkan Undang-Undang KUP, prosedur teknis dan persyaratan administratif untuk mengajukan keberatan kemungkinan besar diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan.  

Berdasarkan pemahaman umum tentang hukum administrasi dan prosedur perpajakan, alasan umum pengajuan keberatan biasanya meliputi:

• Ketidaksepakatan dengan temuan faktual dalam ketetapan pajak.
• Ketidaksepakatan dengan penerapan peraturan perpajakan terhadap fakta yang ada.
• Kesalahan prosedural dalam penerbitan ketetapan pajak.

Langkah-langkah prosedural umum yang terlibat dalam pengajuan keberatan biasanya meliputi:

• Pengajuan surat keberatan tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu tertentu (biasanya tiga bulan sejak diterimanya surat ketetapan pajak).
• Penyampaian alasan-alasan keberatan secara jelas dan perhitungan pajak yang menurut Wajib Pajak benar.
• Penyertaan dokumen dan bukti pendukung untuk menguatkan alasan keberatan Wajib Pajak.

Untuk rincian yang tepat mengenai prosedur pengajuan keberatan, termasuk formulir yang diperlukan, batas waktu, dan dokumen pendukung, pengguna harus merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait yang mengimplementasikan Undang-Undang KUP.

2.3. Peran Sentral Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Keberatan diajukan "hanya kepada Direktur Jenderal Pajak". DJP, sebagai bagian dari Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab atas pengumpulan dan penegakan hukum pajak, merupakan otoritas utama yang bertugas meninjau dan membuat keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak pada tahap administratif awal ini. Ini merepresentasikan mekanisme peninjauan internal dalam administrasi perpajakan itu sendiri.  

Pemrosesan sengketa awal yang terkonsentrasi di tingkat Direktur Jenderal Pajak mengindikasikan adanya maksud untuk memberikan kesempatan pertama kepada otoritas pajak untuk mempertimbangkan kembali ketetapannya dan berpotensi memperbaiki kesalahan atau misinterpretasi secara internal. Lapisan administratif ini berpotensi menghasilkan penyelesaian yang lebih cepat dan hemat biaya untuk sengketa tertentu tanpa melibatkan sistem peradilan formal.

Namun, perlu dicatat bahwa pengambil keputusan awal adalah entitas yang sama yang menerbitkan ketetapan, yang dapat menimbulkan kekhawatiran tentang potensi bias, meskipun undang-undang mengamanatkan proses peninjauan yang adil.

3. Penyelesaian Yudisial: Eskalasi ke Pengadilan Pajak

3.1. Landasan Hukum dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002)

Peralihan dari Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) ke Pengadilan Pajak, menandai evolusi penting dalam sistem penyelesaian sengketa pajak di Indonesia. Pembentukan Pengadilan Pajak sebagai bagian formal dari cabang peradilan, di bawah pembinaan teknis Mahkamah Agung , bertujuan untuk meningkatkan independensi, imparsialitas, dan kepastian hukum dari proses penyelesaian sengketa, mengatasi keterbatasan dan ketidakadilan yang dirasakan pada badan administratif sebelumnya.  

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 secara definitif menetapkan Pengadilan Pajak sebagai "badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak" . Undang-undang ini menjadi fondasi bagi keberadaan, yurisdiksi, dan prosedur Pengadilan Pajak di Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 ini secara tegas membentuk Pengadilan Pajak yang berkedudukan di ibukota negara.

3.2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Pajak

Pengadilan Pajak memiliki tugas dan wewenang utama untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak . Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak secara eksplisit menyatakan bahwa Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak . Lebih lanjut, Pasal 31 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak, sebagaimana dirangkum dalam , membedakan antara peran Pengadilan Pajak dalam menangani banding dan gugatan.  

Untuk Banding, yurisdiksi Pengadilan Pajak umumnya terbatas pada peninjauan sengketa atas keputusan keberatan yang dibuat oleh Direktur Jenderal Pajak . Ini berarti bahwa banding ke Pengadilan Pajak biasanya merupakan langkah hukum selanjutnya setelah Wajib Pajak tidak puas dengan hasil keberatannya di tingkat administratif.  

Untuk Gugatan, Pengadilan Pajak memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa mengenai pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang KUP . Ini memberikan jalur bagi Wajib Pajak untuk menantang tindakan spesifik oleh otoritas pajak yang berkaitan dengan penagihan atau keputusan administratif lainnya.  

Pengadilan Pajak juga memiliki kewenangan tambahan, seperti meminta Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan dari otoritas pajak, memanggil atau meminta data atau keterangan yang berkaitan dengan sengketa pajak dari pihak ketiga , serta mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa . Sidang Pengadilan Pajak dilakukan di tempat kedudukannya, namun apabila dipandang perlu dapat dilakukan di tempat lain yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Pajak.  

Yurisdiksi ganda Pengadilan Pajak yang jelas atas banding terhadap keputusan keberatan administratif dan gugatan langsung terhadap tindakan otoritas pajak tertentu menunjukkan mekanisme pengawasan yudisial yang komprehensif yang dirancang untuk mengatasi berbagai potensi keluhan Wajib Pajak. Struktur ini memastikan bahwa Wajib Pajak memiliki akses ke peninjauan yudisial tidak hanya atas kebenaran substansial dari ketetapan pajak tetapi juga atas legalitas prosedural dari penagihan pajak dan keputusan administratif terkait lainnya.

3.3. Proses Banding

3.3.1. Alasan Banding dan Prosedur Pengajuan

Banding ke Pengadilan Pajak umumnya merupakan upaya hukum selanjutnya yang tersedia bagi Wajib Pajak yang tetap tidak puas dengan hasil keberatan mereka di tingkat administratif dengan DJP.  

Persyaratan prosedural untuk mengajukan banding adalah sebagai berikut:  

• Banding harus diajukan secara tertulis (Surat Banding) dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.
• Banding harus diajukan dalam batas waktu yang ketat, yaitu tiga bulan sejak tanggal Wajib Pajak menerima keputusan atas keberatannya.
• Surat Banding harus secara jelas menyatakan alasan-alasan banding dan mencantumkan tanggal diterimanya keputusan keberatan.
• Salinan keputusan keberatan harus dilampirkan pada Surat Banding .  
• Yang sangat penting, jika banding berkaitan dengan besarnya jumlah pajak yang terutang, Wajib Pajak umumnya diwajibkan untuk telah membayar setidaknya 50% dari jumlah pajak yang disengketakan sebagai prasyarat agar bandingnya dapat didengar .  

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1), banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya.  

Persyaratan wajib bagi Wajib Pajak untuk membayar 50% dari jumlah pajak yang disengketakan sebelum bandingnya dapat didengar menghadirkan kendala praktis dan finansial yang signifikan. Meskipun ketentuan ini mungkin dimaksudkan untuk mencegah banding yang tidak berdasar dan memastikan arus pendapatan pemerintah tidak terganggu secara tidak semestinya, namun dapat secara tidak proporsional mempengaruhi Wajib Pajak dengan sumber daya keuangan terbatas, berpotensi menghambat akses mereka ke keadilan dan hak untuk peninjauan yudisial atas kewajiban pajak mereka. Keseimbangan antara perlindungan pendapatan negara dan hak-hak Wajib Pajak merupakan aspek penting dari sistem penyelesaian sengketa pajak.  

3.3.2. Perjalanan Melalui Pengadilan: Proses Pemeriksaan Banding

Proses pemeriksaan banding oleh Pengadilan Pajak biasanya melibatkan langkah-langkah berikut, berdasarkan :  

• Setelah menerima Surat Banding, Pengadilan Pajak akan meminta penjelasan tertulis (Surat Uraian Banding) dari otoritas pajak (Terbanding).
• Otoritas pajak umumnya diberikan jangka waktu tertentu untuk menyerahkan penjelasan ini kepada Pengadilan Pajak.  
• Salinan Surat Uraian Banding kemudian dikirimkan kepada Wajib Pajak (Pemohon Banding), yang memiliki kesempatan untuk mengajukan tanggapan tertulis (Surat Bantahan) dalam jangka waktu yang ditentukan.  
• Pengadilan Pajak kemudian akan melanjutkan dengan mengadakan sidang pengadilan (Persidangan). Pasal 50 ayat (1) menunjukkan bahwa sidang umumnya terbuka untuk umum.  
• Pemeriksaan dapat dilakukan oleh majelis yang terdiri dari tiga hakim atau oleh hakim tunggal.
• Selama sidang, hakim akan memeriksa argumen dan bukti yang diajukan oleh Wajib Pajak dan otoritas pajak. Ini dapat mencakup pernyataan lisan , bukti dokumen, dan keterangan saksi .  
• Pengadilan Pajak juga dapat meminta informasi atau data tambahan dari pihak ketiga jika dianggap perlu.  
• Pengadilan Pajak pada akhirnya akan mengeluarkan putusan yang dapat menolak banding, mengabulkannya seluruhnya atau sebagian, menambah pajak yang harus dibayar, menyatakan banding tidak dapat diterima, memperbaiki kesalahan, atau membatalkan ketetapan pajak.  

Pertukaran pengajuan tertulis yang terstruktur (Surat Uraian Banding dan Surat Bantahan) sebelum sidang pengadilan mengisyaratkan penekanan pada pembentukan catatan tertulis yang komprehensif mengenai sengketa tersebut. Fase pra-sidang ini memungkinkan kedua belah pihak untuk mengartikulasikan posisi mereka dengan jelas dan memberikan bukti pendukung, yang kemungkinan berkontribusi pada pemeriksaan yang lebih fokus dan efisien selama sidang formal. Keterlibatan majelis hakim atau hakim tunggal menunjukkan fleksibilitas dalam menangani berbagai jenis banding, berpotensi berdasarkan kompleksitasnya.

3.4. Proses Gugatan

3.4.1. Alasan Gugatan dan Prosedur Pengajuan

Gugatan dapat diajukan langsung ke Pengadilan Pajak dalam situasi tertentu. Situasi ini terutama melibatkan sengketa mengenai tindakan yang diambil oleh otoritas pajak dalam menegakkan penagihan pajak atau mengenai keputusan lain tertentu yang tidak secara langsung menantang jumlah pajak yang ditetapkan (yang biasanya ditangani melalui keberatan dan banding).  

Alasan spesifik untuk mengajukan gugatan meliputi:  

• Tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Surat Paksa.
• Tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
• Tindakan yang berkaitan dengan Pengumuman Lelang.
• Keputusan Pencegahan dalam rangka penagihan pajak.
• Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang KUP.  

Batas waktu pengajuan gugatan adalah:  

• Untuk gugatan terhadap pelaksanaan tindakan penagihan pajak, batas waktunya umumnya 14 hari sejak tanggal tindakan tersebut.
• Untuk gugatan terhadap keputusan lain (Keputusan selain Gugatan atas pelaksanaan penagihan), batas waktunya 30 hari sejak tanggal diterimanya keputusan tersebut.

Gugatan harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, secara jelas menyatakan alasan-alasan gugatan, menyebutkan tanggal diterimanya tindakan atau keputusan yang disengketakan, dan disertai dengan salinan dokumen-dokumen terkait. Gugatan dapat diajukan oleh penggugat, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya.  

Batas waktu yang jauh lebih pendek untuk mengajukan gugatan terhadap tindakan penagihan pajak (14 hari) dibandingkan dengan jangka waktu untuk banding (tiga bulan) sangat mengindikasikan adanya maksud legislatif untuk memastikan penyelesaian sengketa yang secara langsung mempengaruhi penegakan kewajiban pajak secara cepat. Urgensi ini kemungkinan berasal dari kebutuhan untuk menjaga efektivitas proses penagihan pajak dan mencegah penundaan yang tidak semestinya dalam pengumpulan pendapatan negara. Namun, batas waktu yang singkat ini juga memberikan beban yang cukup besar kepada Wajib Pajak untuk bertindak cepat ketika menantang tindakan penagihan pajak.

3.4.2. Proses Pemeriksaan Gugatan

Proses pemeriksaan gugatan di Pengadilan Pajak umumnya mencerminkan proses untuk banding. Pengadilan Pajak akan meminta tanggapan tertulis (Surat Tanggapan) dari otoritas pajak (Tergugat). Otoritas pajak akan menyerahkan tanggapannya, dan Wajib Pajak (Penggugat) mungkin memiliki kesempatan untuk memberikan bantahan. Sidang pengadilan akan diadakan di mana kedua belah pihak dapat mengajukan argumen dan bukti mereka. Pengadilan Pajak kemudian akan mengeluarkan putusan, yang dapat berupa penolakan gugatan, pengabulannya seluruhnya atau sebagian, atau bahkan mengeluarkan putusan sela dalam keadaan tertentu.  

Kesamaan prosedural antara pemeriksaan banding dan gugatan di Pengadilan Pajak mengisyaratkan pendekatan yang konsisten dan standar untuk peninjauan yudisial atas sengketa terkait pajak, terlepas dari apakah tantangannya terhadap ketetapan pajak atau tindakan spesifik oleh otoritas pajak. Konsistensi ini kemungkinan meningkatkan keadilan dan prediktabilitas dalam proses hukum.

4. Peran Mahkamah Agung

4.1. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang Sengketa Pajak

Keterlibatan Mahkamah Agung dalam sengketa pajak terutama melalui kewenangannya untuk meninjau kembali putusan Pengadilan Pajak melalui proses yang disebut Peninjauan Kembali (PK). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak (PERMA No. 7/2018), sangat signifikan.

PERMA No. 7/2018 menetapkan prosedur terperinci untuk mengajukan PK atas putusan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung. Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-1/PP/2023 , dikeluarkan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh PERMA No. 7 Tahun 2022, yang mengubah PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.  

Penerbitan PERMA khusus oleh Mahkamah Agung yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa pajak, termasuk prosedur rinci untuk Peninjauan Kembali dan implementasi manajemen perkara elektronik di Pengadilan Pajak, menunjukkan komitmen untuk memastikan sistem yang efisien, transparan, dan berlandaskan hukum untuk menangani sengketa pajak. Peraturan-peraturan ini menunjukkan pengawasan dan bimbingan Mahkamah Agung terhadap operasi dan prosedur Pengadilan Pajak.

4.2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Memberikan Panduan

Mahkamah Agung juga menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) untuk memberikan klarifikasi, interpretasi, dan panduan lebih lanjut mengenai penerapan undang-undang dan peraturan, termasuk yang berkaitan dengan sengketa pajak.

SEMA Nomor 2 Tahun 2024, sebagaimana dibahas dalam dan , sangat signifikan. SEMA ini mengkonsolidasikan putusan kamar-kamar Mahkamah Agung (termasuk Kamar Tata Usaha Negara yang menangani sengketa pajak) dari tahun 2012 hingga 2024, memberikan seperangkat pedoman terpadu untuk menangani perkara di semua tingkat peradilan, termasuk masalah perpajakan. mencantumkan poin-poin penting dari SEMA ini, seperti putusan mengenai perlakuan PPN atas PKE dan LPG, serta upaya hukum yang tepat untuk menantang ketetapan pajak.  

SEMA SE - 1/SP/2024 memberikan panduan khusus mengenai implementasi layanan administrasi di Pengadilan Pajak, khususnya mengenai layanan tatap muka di tempat pelayanan terpadu.  

Penerbitan SEMA, terutama SEMA No. 2 Tahun 2024 yang mensintesis putusan-putusan Mahkamah Agung selama bertahun-tahun mengenai masalah perpajakan, menunjukkan peran krusial Mahkamah Agung dalam memastikan konsistensi dan memberikan interpretasi hukum pajak yang berwibawa di seluruh sistem peradilan Indonesia. Surat edaran ini berfungsi sebagai panduan penting bagi pengadilan yang lebih rendah seperti Pengadilan Pajak, mempromosikan keseragaman dalam penerapan peraturan perpajakan dan meningkatkan kepastian hukum bagi Wajib Pajak.

4.3. Peninjauan Kembali (PK) atas Putusan Pengadilan Pajak

Meskipun putusan Pengadilan Pajak umumnya dianggap final dan mengikat secara hukum, Undang-Undang Pengadilan Pajak menyediakan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung dalam keadaan yang sangat spesifik.

Alasan terbatas untuk mengajukan PK, sebagaimana diuraikan dalam berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Pengadilan Pajak, adalah:  

• Jika putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan, yang diketahui setelah perkara diputus, atau pada bukti-bukti yang kemudian dinyatakan palsu oleh hakim pidana.
• Jika ditemukan bukti tertulis baru setelah putusan yang bersifat menentukan dan yang seandainya diketahui selama persidangan dapat mempengaruhi hasilnya secara signifikan. Pasal 7 ayat (1) PERMA No. 7/2018 mensyaratkan pernyataan di bawah sumpah untuk bukti tertulis baru.  
• Jika dalam putusan dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau melebihi yang dituntut oleh penggugat.
• Jika terdapat bagian dari tuntutan yang belum diputus tanpa disertai alasan.
• Jika putusan tersebut nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permohonan PK harus diajukan dalam batas waktu yang ketat, yaitu tiga bulan sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak dikirimkan kepada pemohon atau sejak tanggal diketahuinya kebohongan atau bukti baru (untuk dua alasan pertama). PK hanya dapat diajukan satu kali dan tidak secara otomatis menangguhkan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak. Permohonan PK harus diajukan ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak.  

Alasan dan prosedur yang sangat ketat untuk PK menggarisbawahi maksud legislatif bahwa Pengadilan Pajak harus menjadi pengadilan utama dan umumnya final untuk sengketa pajak. Intervensi Mahkamah Agung dicadangkan untuk kasus-kasus luar biasa di mana terdapat indikasi kuat adanya kesalahan mendasar, penipuan, atau kesalahan penerapan hukum yang jelas, memastikan finalitas dan efisiensi proses penyelesaian sengketa pajak sambil tetap menyediakan jaring pengaman untuk kasus-kasus ketidakadilan yang signifikan.

5. Jenis-Jenis Sengketa Pajak yang Ditangani oleh Pengadilan Pajak

Pengadilan Pajak memiliki yurisdiksi atas berbagai sengketa pajak . Jenis-jenis sengketa ini dapat dikategorikan berdasarkan ketentuan hukum:  

• Banding yang timbul dari keputusan atas keberatan: Sengketa ini menyangkut kebenaran substansial dari ketetapan pajak (SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPLB) setelah keberatan administratif Wajib Pajak diputuskan oleh DJP.
• Gugatan terhadap tindakan penagihan pajak: Ini melibatkan tantangan terhadap legalitas prosedural dan implementasi tindakan yang diambil oleh otoritas pajak untuk menagih pajak yang terutang, seperti penerbitan dan pelaksanaan surat paksa, perintah penyitaan, dan pengumuman lelang.
• Gugatan terhadap keputusan spesifik lainnya: Kategori ini mencakup sengketa terhadap keputusan pembetulan atas ketetapan pajak atau keputusan implementasi lain yang dikeluarkan oleh otoritas pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang KUP. Ini dapat mencakup masalah yang berkaitan dengan pengembalian pajak, pembayaran bunga, atau keputusan administratif lain yang berdampak pada Wajib Pajak.

Pengadilan Pajak dapat mengadili sengketa yang berkaitan dengan semua jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat (termasuk bea masuk dan cukai) dan oleh pemerintah daerah.  

Yurisdiksi Pengadilan Pajak yang luas, yang mencakup banding terhadap keputusan ketetapan dan gugatan terhadap tindakan penegakan hukum dan keputusan administratif lainnya, serta mencakup pajak pusat dan daerah, menggarisbawahi peran sentralnya sebagai forum yudisial utama untuk menyelesaikan berbagai ketidaksepahaman terkait pajak di Indonesia. Ruang lingkup yang komprehensif ini memastikan bahwa Wajib Pajak memiliki jalur utama untuk mencari upaya hukum di berbagai aspek sistem perpajakan.

7. Perbedaan antara Keberatan, Banding, dan Gugatan

Fitur	Keberatan	Banding	Gugatan
Otoritas Pengajuan	Direktorat Jenderal Pajak (DJP)	Pengadilan Pajak	Pengadilan Pajak
Objek Sengketa	Surat ketetapan pajak tertentu (SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPLB)	Keputusan DJP atas keberatan	Pelaksanaan penagihan pajak, keputusan spesifik lainnya (Pasal 23(2) KUP)
Dasar Hukum	Undang-Undang KUP	Undang-Undang Pengadilan Pajak, Undang-Undang KUP	Undang-Undang Pengadilan Pajak, Undang-Undang KUP
Tahap Penyelesaian	Tahap pertama penyelesaian sengketa	Tahap kedua (setelah keberatan)	Dapat berupa tindakan langsung dalam kasus tertentu
Batas Waktu (Umum)	(Batas waktu spesifik tidak disebutkan dalam kutipan)	3 bulan sejak diterimanya keputusan keberatan	14 hari (penagihan), 30 hari (keputusan lain) sejak tanggal tindakan/keputusan

Memahami sifat berbeda dari setiap jalur penyelesaian sengketa ini sangat penting bagi Wajib Pajak untuk memilih tindakan yang tepat berdasarkan sifat spesifik keluhan mereka. Sistem ini dirancang untuk mengatasi berbagai jenis ketidaksepahaman terkait pajak pada berbagai tahap dan melalui badan yang berbeda, mencerminkan pendekatan yang nuansif untuk memastikan penyelesaian yang adil dan efisien.

Kesimpulan

Sistem penyelesaian sengketa pajak di Indonesia merupakan mekanisme berlapis yang memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menantang ketetapan pajak dan tindakan otoritas pajak. Dimulai dengan upaya administratif melalui keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak, sistem ini berlanjut ke peninjauan yudisial di Pengadilan Pajak melalui banding terhadap keputusan keberatan dan gugatan terhadap tindakan penagihan atau keputusan spesifik lainnya.

Puncak dari proses ini adalah potensi Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, meskipun dengan alasan yang sangat terbatas. Keterlibatan badan-badan ini, yang diatur oleh Undang-Undang KUP, Undang-Undang Pengadilan Pajak, Peraturan Mahkamah Agung, dan Surat Edaran Mahkamah Agung, menunjukkan kerangka hukum yang komprehensif yang bertujuan untuk menyeimbangkan kewenangan negara dalam memungut pajak dengan hak-hak Wajib Pajak untuk mendapatkan keadilan. Pemahaman yang jelas tentang tahapan, pihak yang terlibat, jenis sengketa, dan perbedaan antara mekanisme penyelesaian yang tersedia sangat penting bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem perpajakan Indonesia.