Mengenal Jenis dan Pengertian Sanksi Administrasi

 1. Pendahuluan

Sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip self-assessment, di mana wajib pajak memiliki tanggung jawab utama untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku . Prinsip ini menuntut pemahaman yang mendalam dari wajib pajak terhadap regulasi perpajakan, termasuk konsekuensi dari ketidakpatuhan.

Sanksi administrasi dalam sistem perpajakan memegang peranan krusial dalam mendorong kepatuhan wajib pajak serta menjaga integritas sistem penerimaan negara . Sanksi-sanksi ini berfungsi sebagai mekanisme pencegahan terhadap ketidakpatuhan, memastikan keadilan antar wajib pajak, dan memelihara sumber daya keuangan yang diperlukan untuk fungsi-fungsi negara dan pembangunan.

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang komprehensif dan otoritatif mengenai berbagai jenis sanksi administrasi perpajakan di Indonesia, dengan fokus pada landasan hukum dalam peraturan yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Laporan ini akan mencakup jenis-jenis utama sanksi administrasi, yaitu denda (fines), bunga (interest), dan kenaikan (increases), beserta kondisi spesifik yang memicu pengenaan sanksi tersebut, serta menyajikan contoh-contoh penerapan yang relevan dan terkini.  

2. Landasan Hukum Utama: UU KUP dan UU HPP

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) merupakan fondasi utama dalam sistem hukum perpajakan Indonesia, yang mengatur prinsip-prinsip dan prosedur mendasar terkait perpajakan, termasuk mekanisme pengenaan sanksi administrasi . UU KUP telah mengalami berbagai amandemen seiring dengan perkembangan ekonomi dan kebijakan, dengan perubahan yang paling signifikan dan terkini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) .

UU HPP hadir sebagai upaya modernisasi dan perbaikan sistem perpajakan Indonesia, dengan perubahan pada UU KUP yang secara langsung mempengaruhi penerapan dan perhitungan sanksi administrasi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap perubahan-perubahan yang dibawa oleh UU HPP sangatlah penting dalam menganalisis sanksi administrasi perpajakan saat ini. Beberapa tujuan utama dari UU HPP adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional, meningkatkan keadilan dan kepastian hukum dalam sistem perpajakan, serta mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak .

Perubahan pada ketentuan sanksi administrasi di bawah UU HPP kemungkinan besar dirancang untuk mendukung tujuan-tujuan kebijakan yang lebih luas ini, dengan harapan menciptakan lingkungan perpajakan yang lebih efektif dan adil. Selain UU KUP dan UU HPP, terdapat peraturan-peraturan lain, terutama Peraturan Pemerintah (PP), yang seringkali memberikan rincian lebih lanjut dan panduan praktis mengenai implementasi dan penerapan sanksi administrasi perpajakan .  

3. Jenis-Jenis Sanksi Administrasi Perpajakan

Terdapat tiga kategori utama sanksi administrasi dalam hukum perpajakan Indonesia: denda (fines), bunga (interest), dan kenaikan (increases) .  

3.1. Sanksi Denda

Sanksi denda umumnya dikenakan atas pelanggaran persyaratan prosedural dan ketidakpatuhan administratif, seperti kegagalan menyampaikan surat pemberitahuan pajak dalam batas waktu yang ditentukan atau ketidakakuratan dan kelalaian dalam dokumentasi pajak. Denda berfungsi sebagai hukuman moneter langsung atas kegagalan mematuhi kewajiban formal sistem perpajakan, yang bertujuan untuk memastikan proses administrasi yang tepat waktu dan akurat.

Jika wajib pajak dapat mengabaikan tenggat waktu dan persyaratan dokumentasi tanpa konsekuensi, seluruh sistem administrasi pajak akan menjadi tidak efisien dan tidak dapat diandalkan. Secara khusus, Pasal 7 ayat (1) UU KUP mengatur denda atas kegagalan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam batas waktu yang ditentukan. Jumlah denda saat ini adalah Rp100.000 untuk wajib pajak orang pribadi dan Rp1.000.000 untuk wajib pajak badan atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan). Untuk keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) Pajak Pertambahan Nilai (PPN), denda yang dikenakan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Rp500.000.

Sebagai contoh, seorang wajib pajak orang pribadi yang batas waktu penyampaian SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2024 adalah 31 Maret 2025, tetapi baru menyampaikannya pada 15 Mei 2025, akan dikenai denda sebesar Rp100.000. Demikian pula, wajib pajak badan yang terlambat menyampaikan SPT Tahunan akan dikenai denda sebesar Rp1.000.000. Seorang PKP yang terlambat menyampaikan SPT Masa PPN bulanan akan didenda Rp500.000 untuk setiap keterlambatan penyampaian.

Denda spesifik ini memberikan konsekuensi yang jelas dan dapat diprediksi atas keterlambatan pemenuhan kewajiban pelaporan, mendorong wajib pajak untuk mematuhi batas waktu. Perbedaan jumlah denda untuk individu, badan, dan PKP kemungkinan mencerminkan kompleksitas dan skala kewajiban pajak mereka yang bervariasi.

Selanjutnya, Pasal 14 ayat (4) UU KUP mengenakan denda kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang tidak menerbitkan faktur pajak atau menerbitkan faktur pajak yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 13 ayat (5) dan (6) Undang-Undang PPN. Besarnya denda ini adalah 1% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Sebagai contoh, jika seorang PKP menjual barang kena pajak senilai Rp50.000.000 (belum termasuk PPN) dan gagal menerbitkan faktur pajak yang lengkap sesuai dengan ketentuan perpajakan, ia dapat didenda Rp500.000 (1% dari DPP PPN sebesar Rp50.000.000). Persyaratan faktur pajak yang akurat dan lengkap merupakan hal mendasar bagi berjalannya sistem PPN, dan denda ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dokumentasi yang krusial ini.

Faktur pajak yang tidak lengkap atau tidak benar dapat mengganggu rantai kredit pajak masukan, yang berpotensi menyebabkan hilangnya pendapatan negara dan persaingan yang tidak adil.

Selain itu, terdapat denda yang terkait dengan proses penyelesaian sengketa pajak, khususnya ketika keberatan atau banding ditolak atau dikabulkan sebagian (Pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5d) UU KUP). Jika keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, mereka dikenakan denda sebesar 30% dari jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan keputusan keberatan, dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Jika banding wajib pajak ke Pengadilan Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, mereka menghadapi denda yang lebih tinggi, yaitu 60% dari jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan putusan Pengadilan Pajak, dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Denda ini dimaksudkan untuk mencegah keberatan dan banding yang sembrono atau tidak berdasar, mendorong penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa pajak yang lebih efisien dan bertanggung jawab.

Tanpa sanksi ini, wajib pajak mungkin tergoda untuk mengajukan keberatan atau banding tanpa dasar hukum yang kuat, hanya untuk menunda pembayaran pajak.

3.2. Sanksi Bunga

Sanksi bunga terutama dikenakan atas kekurangan moneter, seperti keterlambatan pembayaran atau kurang bayar pajak, yang berfungsi sebagai kompensasi kepada negara atas keterlambatan penerimaan pendapatan pajak. Sanksi bunga mengakui nilai waktu uang dan bertujuan untuk memastikan bahwa negara tidak dirugikan secara finansial oleh keterlambatan atau kekurangan pembayaran pajak.

Jika wajib pajak dapat menunda pembayaran tanpa dikenakan biaya tambahan, hal ini akan mendorong keterlambatan pembayaran dan mengganggu anggaran pemerintah dan rencana pengeluaran. Pasal 8 ayat (2) dan (2a) UU KUP (sebagaimana diubah) mengatur pengenaan bunga terhadap wajib pajak yang secara sukarela membetulkan SPT mereka, yang mengakibatkan kurang bayar pajak.

Bunga dihitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu pengajuan SPT hingga tanggal pembayaran pajak yang kurang dibayar. Tarif bunga bulanan spesifik ditentukan oleh Menteri Keuangan, seringkali berdasarkan tarif referensi Bank Indonesia (BI) yang berlaku ditambah persentase peningkatan tertentu.

Misalnya, untuk Januari 2025, tarif berdasarkan Pasal 8 ayat (2) dan (2a) adalah 1,00% per bulan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan mengajukan SPT Tahunan pajak penghasilan badan dengan kewajiban pajak sebesar Rp100.000.000. Kemudian, perusahaan menyadari adanya kesalahan dan mengajukan pembetulan SPT yang menunjukkan tambahan kewajiban pajak sebesar Rp10.000.000. Jika perusahaan tersebut membayar tambahan jumlah ini dua bulan setelah batas waktu pengajuan asli, mereka akan dikenakan bunga untuk dua bulan tersebut sesuai tarif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan (misalnya, 1,00% per bulan), yang menghasilkan sanksi bunga sebesar Rp200.000.

Meskipun mendorong pengungkapan dan pembetulan sukarela, pengenaan bunga memastikan bahwa wajib pajak tetap bertanggung jawab atas keterlambatan pembayaran jumlah pajak yang benar. Pendekatan ini menyeimbangkan kebutuhan akan akurasi dengan prinsip bahwa negara harus menerima pendapatan pajaknya tepat waktu. Selanjutnya, Pasal 9 ayat (2a) dan (2b) UU KUP (sebagaimana diubah) mengatur bunga atas keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang jatuh tempo secara periodik, seperti pemotongan pajak penghasilan bulanan atau pembayaran tahunan terakhir pajak penghasilan (Pasal 29). Bunga dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran pajak hingga tanggal pembayaran sebenarnya dilakukan. Tarif bunga bulanan sekali lagi ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Sebagai contoh, sebuah perusahaan gagal menyetorkan pemotongan pajak penghasilan bulanan (PPh Pasal 21) sebesar Rp5.000.000 pada batas waktu tanggal 10 bulan berikutnya. Perusahaan akhirnya menyetorkannya pada tanggal 25. Perusahaan akan dikenakan bunga untuk satu bulan penuh (karena sebagian bulan biasanya dihitung sebagai satu bulan penuh untuk perhitungan sanksi pajak) sesuai tarif bunga bulanan yang berlaku.

Memastikan penyetoran pajak yang dipotong tepat waktu sangat penting karena ini mewakili dana yang telah dipotong dari pendapatan dan dipegang dalam kepercayaan untuk negara. Sanksi bunga memperkuat tanggung jawab ini. Keterlambatan penyetoran pajak yang dipotong dapat menyebabkan masalah arus kas bagi pemerintah dan berpotensi mengindikasikan ketidakpatuhan terhadap kewajiban pajak yang lebih luas.

Kemudian, Pasal 13 ayat (2) dan (2a) UU KUP berkaitan dengan bunga yang dikenakan atas kurang bayar pajak yang ditemukan selama pemeriksaan pajak dan menghasilkan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Bunga dihitung sejak saat pajak terutang atau sejak akhir Masa Pajak. Tarif bunga bulanan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk kasus-kasus ini seringkali mencakup faktor peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembetulan sukarela, yang mencerminkan fakta bahwa kurang bayar hanya ditemukan melalui pemeriksaan.

Sebagai contoh, pemeriksaan pajak atas tahun pajak 2024 sebuah perusahaan mengungkapkan kurang bayar pajak penghasilan badan sebesar Rp50.000.000. SKPKB diterbitkan pada tanggal 15 Maret 2025. Bunga akan dihitung atas kurang bayar ini sejak akhir tahun pajak 2024 hingga tanggal penerbitan SKPKB, sesuai tarif bulanan yang berlaku. Tingkat bunga yang lebih tinggi untuk temuan audit berfungsi sebagai pencegah yang lebih kuat terhadap kurang lapor dan mendorong wajib pajak untuk lebih akurat dalam pengajuan pajak awal mereka.

Penemuan kurang bayar melalui audit menunjukkan potensi kegagalan dalam proses penilaian mandiri, yang memerlukan sanksi yang lebih signifikan. Pasal 19 UU KUP juga mengatur tentang bunga, khususnya atas jumlah pajak yang tidak dibayar atau kurang dibayar setelah penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan (SKP), Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, yang mengakibatkan peningkatan jumlah pajak yang harus dibayar. Tarif bunga bulanan untuk situasi ini ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Penting untuk dicatat bahwa tarif bunga bersifat dinamis, karena ditetapkan secara periodik oleh Menteri Keuangan berdasarkan tarif referensi yang berlaku dan pertimbangan kebijakan.

3.3. Sanksi Kenaikan

Kenaikan merupakan sanksi administrasi yang lebih berat, biasanya dikenakan untuk pelanggaran yang lebih serius, seperti tidak menyampaikan surat pemberitahuan pajak setelah teguran tertulis atau ketidaksesuaian yang ditemukan selama pemeriksaan pajak. Kenaikan berfungsi sebagai pencegah yang lebih kuat terhadap ketidakpatuhan signifikan yang merusak efektivitas sistem perpajakan.

Sanksi ini dimaksudkan untuk mencegah penghindaran kewajiban pajak yang disengaja. Pasal 13 ayat (3) UU KUP mengatur kenaikan sebesar 50% dari Pajak Penghasilan (PPh) yang kurang atau tidak dibayar jika SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan tidak disampaikan meskipun setelah teguran tertulis.

Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan gagal menyampaikan SPT Tahunan pajak penghasilan badan pada batas waktu dan tidak menyampaikannya meskipun setelah menerima teguran tertulis dari kantor pajak, dan kantor pajak memperkirakan pajak yang kurang dibayar sebesar Rp100.000.000, perusahaan tersebut dapat dikenai sanksi tambahan sebesar Rp50.000.000 (50% dari Rp100.000.000). Sanksi signifikan ini menekankan pentingnya memenuhi kewajiban mendasar untuk menyampaikan surat pemberitahuan pajak.

Kegagalan untuk mengajukan SPT mencegah otoritas pajak menilai kewajiban wajib pajak, menjadikan ini pelanggaran kritis terhadap peraturan perpajakan. Selanjutnya, Pasal 13 ayat (3) UU KUP mengatur kenaikan sebesar 75% dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang kurang atau tidak dibayar, atau Pajak Penghasilan yang telah dipotong atau dipungut tetapi tidak disetor.

Sebagai contoh, jika pemeriksaan pajak mengungkapkan bahwa perusahaan kurang membayar PPN sebesar Rp200.000.000, perusahaan tersebut mungkin menghadapi sanksi tambahan sebesar Rp150.000.000 (75% dari Rp200.000.000). Jika pemberi kerja memotong pajak penghasilan dari gaji karyawan tetapi gagal menyetorkan jumlah ini ke kas negara, dan jumlahnya adalah Rp50.000.000, pemberi kerja dapat dikenai sanksi tambahan sebesar Rp37.500.000 (75% dari Rp50.000.000).

Sanksi yang lebih tinggi untuk kurang bayar PPN/PPnBM dan kegagalan menyetor pajak yang dipotong mencerminkan fokus pemerintah pada area spesifik ini untuk mencegah kebocoran pendapatan. PPN dan pajak penghasilan yang dipotong merupakan sumber pendapatan negara yang signifikan, dan ketidakpatuhan dalam area ini dapat memiliki dampak substansial.

Pasal 15 ayat (2) UU KUP mengatur kenaikan sebesar 100% dari pajak yang kurang dibayar sebagai akibat dari penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) jika kurang bayar ini disebabkan oleh pengungkapan informasi yang tidak benar setelah penilaian pajak awal. Sebagai contoh, jika pemeriksaan pajak awal menghasilkan SKPKB, dan kemudian, informasi baru ditemukan yang mengarah pada penerbitan SKPKBT yang menunjukkan kurang bayar tambahan sebesar Rp30.000.000 karena informasi yang tidak benar yang sebelumnya tidak diungkapkan, sanksi sebesar Rp30.000.000 (100% dari kurang bayar tambahan) dapat dikenakan.

Sanksi ini bertujuan untuk mencegah wajib pajak memberikan informasi yang tidak akurat selama pemeriksaan pajak dan mendorong transparansi penuh. Penemuan ketidakakuratan lebih lanjut setelah penilaian awal menunjukkan masalah yang lebih serius dengan kepatuhan wajib pajak.

Terakhir, Pasal 17 ayat (5) dan Pasal 17D ayat (5) UU KUP mengatur kenaikan sebesar 100% dari pajak yang kurang dibayar jika wajib pajak yang telah menerima pengembalian pajak pendahuluan kemudian ditemukan kurang membayar pajak mereka. Sebagai contoh, jika wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu menerima pengembalian pendahuluan sebesar Rp10.000.000, tetapi pemeriksaan selanjutnya mengungkapkan kurang bayar sebenarnya sebesar Rp15.000.000, wajib oajak tersebut dapat dikenai sanksi tambahan sebesar Rp15.000.000 (100% dari kurang bayar).

Sanksi ini melindungi sistem pengembalian pendahuluan dengan mencegah wajib pajak mengklaim pengembalian yang tidak berhak mereka terima. Pengembalian pendahuluan adalah kemudahan bagi wajib pajak tertentu, dan sanksi ini memastikan integritas proses tersebut.

4. Kesimpulan

Sistem perpajakan Indonesia memberlakukan berbagai jenis sanksi administrasi untuk memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan yang berlaku. Sanksi-sanksi utama meliputi denda yang dikenakan atas pelanggaran prosedural, bunga yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran atau kurang bayar pajak, dan kenaikan yang merupakan sanksi yang lebih berat untuk pelanggaran yang lebih serius.

Ketentuan mengenai jenis-jenis sanksi ini, kondisi yang menyebabkannya, dan contoh penerapannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), serta peraturan pelaksanaannya.

Pemahaman yang mendalam mengenai sanksi-sanksi administrasi ini sangat penting bagi wajib pajak untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan menghindari potensi hukuman finansial. Dengan memahami kondisi yang dapat memicu sanksi dan besaran sanksi yang mungkin dikenakan, wajib pajak dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara tepat waktu dan akurat. Pada akhirnya, keberadaan dan penegakan sanksi administrasi perpajakan memainkan peran yang krusial dalam menjaga sistem perpajakan yang adil, efektif, dan berkontribusi pada penerimaan negara yang optimal.